Humas Kejari Ternate – Page 6 – Kejaksaan Negeri Ternate

Kasi Intel Kejari Ternate Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Ternate Penutupan Masa Sidang I dan Pembukaan Masa Sidang II Tahun 2026

Leave a Comment / Pengumuman / By Humas Kejari Ternate

Kejari_Ternate – (19/01/2026) Hari Senin, tanggal 19 Januari 2026 sekitar Pukul 14.40 WIT, berlokasi di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kota Ternate, alamat Jln. Kalumata Puncak Kec. Kota Ternate Selatan, Bapak Aan Syaeful Anwar, S.H., M.H. (Kasi Intel Kejari Ternate) menghadiri giat Rapat Paripurna Ke-9 Penutupan Masa Sidang ke-1 Tahun 2025/2026 dan Rapat Paripurna ke-1 Pembukaan Masa Sidang ke-II Tahun Sidang 2026;

Bahwa dalam Rapat paripurna tersebut Pemerintah Kota Ternate mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan kepada DPRD Kota Ternate adalah sebagai berikut:

Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ternate Tahun 2026–2045, sebagai pedoman penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan kota.
Raperda tentang perubahan bentuk hukum PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) — bertujuan memperkuat kelembagaan dan kontribusi sektor keuangan untuk pertumbuhan ekonomi daerah.
Raperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah — untuk menjamin ketahanan pangan di Kota Ternate, terutama saat kondisi darurat.
Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal — mendorong iklim investasi yang kondusif dan percepatan pertumbuhan ekonomi.

Bahwa kegiatan Rapat Paripurna Ke-9 Penutupan Masa Sidang ke-1 Tahun 2025/2026 dan Rapat Paripurna ke-1 Pembukaan Masa Sidang ke-II Tahun Sidang 2026 berlangsung tertib, aman dan kondusif serta selesai Pukul 15.50 WIT.

FOLLOW US:
https://www.instagram.com/kejari_ternate/
https://www.youtube.com/@kejari_ternate/
https://twitter.com/kejariternate?lang=en
https://m.facebook.com/people/Kejaksaan-Negeri-Ternate/100008012168408/
https://sippn.menpan.go.id/instansi/178459/kejaksaan-tinggi-maluku-utara/kejaksaan-negeri-ternate

Kejari Ternate Turut Berpartisipasi dalam Kegiatan Penanaman Mangrove di Pantai Gambesi sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Pesisir

Leave a Comment / Berita / By Humas Kejari Ternate

Kejari_Ternate – (14/01/2026) pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026 sekitar Pukul 15.00 WIT, berlokasi di Pantai Gambesi, Kel. Gambesi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, yang diwakili oleh Bapak Aan Syaeful Anwar, S.H.,M.H. Selaku Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Ternate menghadiri kegiatan Penanaman Mangrove di Pantai Gambesi;

Kegiatan penanaman mangrove tersebut bukan semata-mata bersifat seremonial dalam rangka ketahanan wilayah pesisir terhadap perubahan iklim, melainkan merupakan langkah strategis yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Kota Ternate memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap laut dan wilayah pesisir yang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi dan gelombang laut, tetapi juga sebagai habitat biota laut, sumber ekonomi masyarakat pesisir, serta ekosistem yang berperan penting dalam penyerapan karbon guna menekan dampak perubahan iklim.

Kegiatan ini menjadi inisiatif awal yang diharapkan ke depan dapat diikuti oleh program-program serupa dari berbagai instansi dan lembaga terkait, sehingga penanaman mangrove tidak berhenti pada satu kegiatan semata. Dengan demikian, upaya pelestarian mangrove dapat tertanam sebagai budaya dan kebiasaan kolektif dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir secara berkelanjutan.

Bahwa kegiatan “Penanaman Mangrove di Pantai Gambesi”. berlangsung tertib, aman dan kondusif serta selesai Pukul 15:45 WIT.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan Negeri Ternate Tahun 2025–2029

Leave a Comment / Pengumuman / By Humas Kejari Ternate

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan Negeri Ternate Tahun 2025–2029 menjadi pedoman arah kebijakan dan sasaran kinerja lima tahun ke depan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, dan akuntabel di wilayah hukum Kota Ternate.

Kejaksaan Negeri Ternate telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum.

RENSTRA ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025–2029 serta selaras dengan Visi Kejaksaan RI:

“Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern.”

Dokumen RENSTRA ini menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan serta pengukuran kinerja melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sasaran Strategis.Link dokumen: https://panev.kejaksaan.go.id/e-sakip/uploads/repository/008593/renstra_2025_10.pdf

Melalui implementasi RENSTRA 2025–2029, Kejaksaan Negeri Ternate berkomitmen untuk terus menghadirkan penegakan hukum yang profesional, humanis, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Kota Ternate.

Kejaksaan Negeri Ternate
Bersih • Cerdas • Melayani

KN Ternate Gelar Pemusnahan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum Periode September s/d Desember 2025

Leave a Comment / Pengumuman / By Humas Kejari Ternate

Kejari_Ternate (16/12/2025) Selasa, 16 Desember 2025 sekitar pukul 09.15 WIT bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Ternate, Jln. Sksd Palapa, Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, telah dilaksanakan Pemusnahan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum Periode September 2025 s/d Desember 2025 yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap (inkracht);

Bahwa adapun sambutan dari Bapak Syamsidar Monoarfa, S.H., M.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Ternate) menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen lembaganya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Selain itu Kepala Kejaksaan Negeri Ternate mengapresiasi kerja sama seluruh aparat penegak hukum yang terlibat, serta menekankan pentingnya sinergi dalam memberantas kejahatan, terutama
narkotika yang menjadi ancaman serius bagi generasi muda;

Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti berdasar pada Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan di perkara lain.

Bahwa kegiatan Pemusnahan Barang Bukti telah selesai sekitar pukul 10.30 WIT dalam keadaan aman dan tertib.

Kejaksaan Negeri Ternate Menerima Kunjungan Kerja Komisi Kejaksaan RI dalam Rangka Verifikasi dan Validasi Anugerah Komisi Kejaksaan RI di Tahun 2025

Leave a Comment / Pengumuman / By Humas Kejari Ternate

Kejari_Ternate (15/12/2025) Senin, 15 Desember 2025 sekitar pukul 10.15 WIT bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Ternate, Jln. Sksd Palapa, Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, telah dilaksanakan Verifikasi dan Validasi Anugerah Komisi Kejaksaan RI Tahun 2025 oleh Tim Penganugerahaan Komisi Kejaksaan RI yang dipimpin oleh Bapak Nurokhman, A.Md;

Bahwa verifikasi dan validasi ini bertujuan untuk memperoleh data dan fakta yang akurat serta komprehensif sebagai dasar penilaian terhadap satuan kerja kejaksaan, khususnya terkait kinerja kelembagaan, integritas aparatur, kualitas pelayanan publik, serta komitmen dalam mewujudkan tata kelola kejaksaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Bahwa Komisi Kejaksaan RI menegaskan pemberian anugerah Komisi Kejaksaan merupakan bentuk apresiasi sekaligus instrumen evaluasi guna mendorong peningkatan kualitas kinerja kejaksaan di seluruh Indonesia, serta memperkuat kepercyaan publik terhadap institusi penegakan hukum yang berkeadilan dan berintegritas.

Sidang Tindak Pidana Korupsi An. Lutfi Umahuk, Jamaludin Yusup Dan Hadi Hairuddin Dengan Agenda Pemeriksaan Saksi

Leave a Comment / Pengumuman / By Humas Kejari Ternate

Kejari_Ternate – (10/12/2025) Rabu, 10 Desember 2025 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di Ruang Sidang Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas 1A, dilaksanakan sidang Tindak Pidana Korupsi An. Lutfi Umahuk, Jamaludin Yusup dan Hadi Hairuddin dengan agenda Pemeriksaan Saksi;

Bahwa agenda pemeriksaan saksi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses persidangan, di mana para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, maupun yang dipanggil atas perintah majelis hakim dimintai keterangan di bawah sumpah mengenai fakta, peristiwa, serta hal-hal yang berkaitan langsung dengan perkara yang sedang diperiksa.

Hingga saat ini, proses persidangan masih berada pada tahapan pemeriksaan saksi, di mana majelis hakim terus mendengarkan keterangan para saksi guna memperoleh gambaran yang utuh dan objektif sebelum melanjutkan ke tahap pembuktian lainnya.

Adapun saksi-saksi yang dipanggil dalam persidangan pada hari ini adalah sebagai berikut;

Muchsin Assagaf
Amina M. Djohar
Jabir Lahati
Nuraeni
Suswati.

Sidang berlangsung tertib, aman serta selesai dan ditutup oleh Majelis Hakim pukul 13.40 WIT dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 pukul 10.00 WIT dengan agenda Pemeriksaan Saksi.

Kejaksaan Negeri Ternate Gelar Kampanye Anti Korupsi dalam Rangka Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2025

Leave a Comment / Pengumuman / By Humas Kejari Ternate

Kejari Ternate – (09/12/2025) Hari Selasa, 09 Desember 2025 pukul 15.00 WIT, berlokasi di sekitar Taman Nukila, Lapangan Salero, Jalan. Zaenal Abidin Syah (Depan Rumah Dinas dan Mess Kejaksaan Negeri Ternate), ASN Kejaksaan Negeri Ternate telah melaksanakan Kegiatan Kampanye Anti Korupsi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2025;

Bahwa dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Dunia sesuai dengan Amanat Jaksa Agung Republik Indonesia, bahwa Hari Anti Korupsi dengan mengusung Tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi” selaras dengan Asta-Cita Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Bahwa kegiatan Kampanye Anti Korupsi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya korupsi dan pentingnya budaya integritas. Melalui pembagian merchandise dan interaksi langsung, ASN Kejaksaan Negeri Ternate menyampaikan pesan bahwa korupsi sangat merugikan negara dan masyarakat, serta mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam pemberantasan korupsi;

Bahwa Kegiatan ini mendapatkan respons positif dari masyarakat, seperti kesediaan pengendara kendaraan pribadi dan angkutan umum untuk menerima dan menempelkan stiker, menunjukkan adanya perubahan dalam cara masyarakat memandang dan mendukung pemberantasan korupsi. Hal ini mencerminkan tren meningkatnya partisipasi publik dalam isu-isu sosial yang relevan, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi.

Kejari Ternate Melaksanakan Upacara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025

Leave a Comment / Pengumuman / By Humas Kejari Ternate

Kejari_Ternate (09/12/2025) Selasa, Pukul 07:30 WIT, bertempat di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Ternate, Jl. SKSD Palapa Tanah Mesjid, Kalumpang, Ternate Tengah, telah dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH). Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Kejaksaan Negeri Ternate Bapak Syamsidar Monoarfa, S.H., M.H. yang diikuti oleh Kasubagbin, Para Kasi, Jaksa Fungsional, Pegawai Kejari Ternate dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) pada Kejaksaan Negeri Ternate mengikuti Upacara Peringatan HHari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025;

Bahwa pada peringatan Hakordia Tahun 2025 ini, Kejaksaan mengusung tema “BERANTAS KORUPSI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”. Tema yang mengandung makna filosofi bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar tindakan penegakan hukum, tetapi upaya memastikan tercapainya tujuan konstitusional untuk memajukan kesejahteraan umum;

Bahwa dalam Amanat Inspektur Upacara, Kepala Kejaksaan Negeri Ternate Bapak Syamsidar Monoarfa, S.H., M.H. menyampaikan sambutan dari Jaksa Agung Bapak Sanitiar Burhanuddin dengan inti sambutan yaitu;

Hari ini kita kembali memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, sebuah momentum yang mengingatkan seluruh bangsa bahwa korupsi adalah ancaman nyata terhadap kemanusiaan, pembangunan, dan masa depan generasi. Peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi saat untuk melakukan refleksi mendalam atas komitmen kita dalam membangun Indonesia yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto pernah menyampaikan, bahwa terdapat Paradoks yang berlaku di Indonesia, yaitu bangsa yang kaya raya namun rakyatnya masih banyak yang hidup miskin. Berkenaan dengan pernyataan tersebut, seharusnya dengan kekayaan alam yang melimpah, setidaknya Indonesia dapat melaksanakan swasembada untuk 3 (tiga) aspek penting, seperti Swasembada Pangan, Swasembada Air, dan Swasembada Energi. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi Kejaksaan sebagai institusi penegakan hukum yang sentral di Indonesia tetap konsisten dalam mengambil peran pada 3 (tiga) hal utama, yaitu penindakan korupsi yang tepat, cermat, dan strategis, yang kedua adanya perbaikan tata kelola pasca penindakan untuk memastikan sendi-sendi perekonomian dapat berjalan dengan baik, dan yang terakhir pulihnya kerugian keuangan negara sebagai modal bangsa untuk terus melaksanakan pembangunan.
Kejaksaan harus menjadi garda terdepan yang memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Pengembalian aset, pemulihan kerugian negara, dan perbaikan tata kelola menjadi bagian dari agenda besar pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, momentum peringatan Hakordia ini juga menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi antara Kejaksaan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Melalui kolaborasi, keterbukaan, dan keberanian moral bersama, kita dapat menciptakan ekosistem nasional yang menolak segala bentuk penyimpangan.
Akhirnya, melalui peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2025 ini, saya mengajak seluruh insan Adhyaksa untuk memperkuat tekad, memperbarui semangat, dan meningkatkan kualitas kerja dalam memberantas korupsi. Jadikan integritas dan profesionalisme sebagai pilar utama Kejaksaan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan, keberanian, dan perlindungan kepada kita dalam menjalankan amanah negara.

Bahwa jalannya Upacara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 di Lingkungan Kejaksaan Negeri Ternate berlangsung dengan tertib, aman, dan selesai pada pukul 08.00 WIT.

Kasi Intelijen KN Ternate Gelar Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan (PAKEM) Kota Ternate Tahun 2025

Leave a Comment / Pengumuman / By Humas Kejari Ternate

Kejari Ternate – (08/12/2025) Hari Senin Tanggal 08 Desember 2025 Pukul 11.00 WIT. bertempat di Kantor Kesbangpol Ternate, Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Ternate yang dipimpin oleh Kepala Seksi Intelijen, Aan Syaeful Anwar, S. H., M. H., melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Kota Ternate;

Bahwa Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) turut dihadiri oleh Kaban Kesbangpol Nuryadin Rahman, Kasat Intel Reskrim Polres Ternate Sardi Yusuf, S.Sos., Pasi Intel Kodim 1501 Ternate Musdiman, unsur Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), para tokoh agama, serta tamu undangan sekitar 30 orang.

Bahwa Rapat Koordinasi Tim PAKEM tersebut diselenggarakan dengan tujuan memperkuat kerja sama dan sinergitas antarinstansi dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi munculnya aliran kepercayaan maupun aliran keagamaan yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Bahwa kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Kota Ternate Tahun 2025, berlangsung dengan khidmat, tertib dan selesai pada pukul 12.40 WIT.

Sidang Tindak Pidana Korupsi An. Yunus Ibrahim dan Lukman S. Poli Dengan Agenda Pembacaan Putusan

Leave a Comment / Pengumuman / By Humas Kejari Ternate

Kejari_Ternate – (08/12/2025) Senin, 08 Desember 2025 sekitar pukul 11.10 WIT, bertempat di Ruang Sidang Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas 1A, dilaksanakan sidang Tindak Pidana Korupsi An. Yunus Ibrahim dan Lukman S. Poli dengan agenda Pembacaan Putusan;

Bahwa agenda Pembacaan Putusan adalah tahapan akhir dalam proses persidangan di mana majelis hakim atau majelis pemeriksa membacakan keputusan final atas perkara yang disidangkan setelah semua tahapan pemeriksaan (bukti, saksi, ahli, kesimpulan) selesai.

Bahwa pada hari ini, Majelis Hakim memutus Terdakwa Yunus Ibrahim sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa YUNUS IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNUS IBRAHIM dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 Sub: 6 bulan;
Menetapkan Terdakwa YUNUS IBRAHIM membayar uang pengganti sebesar Rp280.000.000, sub: 1 Tahun;

Kemudian Majelis Hakim memutus Terdakwa Lukman S. Poli sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa LUKMAN S. POLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMAN S. POLI dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 Sub: 6 bulan;
Menetapkan Terdakwa LUKMAN S.POLI membayar uang pengganti sebesar Rp171.000.000, sub: 8 bulan;

Bahwa usai Majelis Hakim membacakan putusan terhadap terdakwa dalam perkara tersebut, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sikap “pikir-pikir”. Sikap tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak masih akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya, apakah menerima putusan atau mengajukan upaya hukum banding. Sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), para pihak diberikan waktu selama tujuh hari untuk menentukan sikap. Selama masa tersebut, putusan belum berkekuatan hukum tetap sehingga pelaksanaan eksekusi putusan masih menunggu keputusan akhir dari para pihak.

Sidang berlangsung tertib, aman serta selesai dan ditutup oleh Majelis Hakim pukul 12.30 WIT.

Author name: Humas Kejari Ternate